Rencana tersebut mendapat dukungan dari Komisi I DPRD Jawa Barat. Anggota Komisi I DPRD Jabar Sidkon Djampi mengatakan penggabungan dapat dilakukan terhadap OPD yang memiliki kesamaan fungsi.
"Sangat setuju kalau ada penggabungan beberapa SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang serumpun. Dalam rapat Badan Musyawarah, saya setuju agar Ranperda tentang penggabungan SOTK ini segera dibahas sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Sidkon saat dihubungi.
Salah satu yang dia soroti adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D). Menurutnya, fungsi penelitian memiliki irisan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Selain itu, penggabungan juga dapat dipertimbangkan pada sektor pertanian, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
"Tapi khusus untuk BP2D, memang ada perintah dari BRIN agar berubah menjadi BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah). Tapi sejauh ini belum ada hasilnya," ujarnya.
Dedi mengatakan perampingan OPD bukan sekadar mengurangi jumlah struktur pemerintahan. Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk menekan belanja rutin.
Pengeluaran seperti tunjangan jabatan, pemeliharaan kantor, listrik, air, kendaraan, ATK, perjalanan dinas hingga BBM diharapkan ikut berkurang setelah struktur organisasi dirampingkan.
