"Jadi anggaran untuk tunjangan jabatan, pemeliharaan kantor, ATK, hingga pembelian BBM akan menurun," tuturnya.
Anggaran yang berhasil dihemat nantinya akan dialihkan untuk pembangunan dan memperkuat layanan dasar masyarakat. "Anggarannya nanti akan kami arahkan untuk pembangunan agar ada peningkatan layanan dasar," katanya.
Di sisi lain, Sidkon mengusulkan agar bidang pengelolaan aset Pemprov Jabar mendapat kelembagaan khusus. Saat ini pengelolaan aset berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Menurut Sidkon, aset Jawa Barat nilainya mencapai lebih dari Rp50 triliun. Pengelolaannya dinilai membutuhkan konsentrasi tersendiri agar aset-aset tersebut dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
"Saya mengusulkan agar ada pemisahan bidang aset karena butuh konsentrasi mandiri. Sehingga, tata kelola aset daerah Provinsi Jawa Barat ini tertangani lebih baik dan berkontribusi terhadap PAD. Aset di Cianjur ada sekitar 900 hektar, itu belum termanfaatkan secara maksimal," ucapnya.
Namun, pembentukan badan khusus tersebut masih terbentur regulasi pemerintah pusat.
"Aset di Jawa Barat ini luar biasa. Sebagai sebuah kebutuhan, langkah ini harus dilakukan, meskipun membutuhkan proses panjang karena terkait dengan penyesuaian regulasi di tingkat pusat," tuturnya.
