Karena itu, pemerintah perlu mempercepat pengembangan proyek-proyek hijau, khususnya di sektor energi terbarukan, infrastruktur kelistrikan, dan industri rendah karbon melalui perbaikan iklim investasi serta kepastian regulasi.
Ia mencontohkan pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang menunjukkan masih adanya kesenjangan antara komitmen pembiayaan internasional dan realisasi pendanaan di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat skema pembiayaan campuran (blended finance), menyediakan instrumen penjaminan risiko, serta meningkatkan keterlibatan modal swasta dalam pembiayaan transisi energi.
Langkah tersebut juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal agar percepatan investasi hijau tidak menambah tekanan terhadap keuangan negara.
