Sementara itu, Cilia Flores dituduh membantu membangun sistem represif tersebut dan memerintahkan penyiksaan terhadap sejumlah individu tertentu.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama menuduh pejabat Venezuela melakukan penyiksaan terhadap tahanan. Namun, dakwaan dari AS ini menjadi kali pertama Maduro berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tuduhan tersebut.
Hubungan Maduro, yang berhaluan sosialis, dengan AS memang tegang selama 13 tahun masa pemerintahannya di negara kaya minyak tersebut.
Sejumlah pemerintahan AS berturut-turut menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tinggi Venezuela dan perusahaan-perusahaan milik negara dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan kecurangan pemilu.
Di satu sisi, Maduro menuduh AS berupaya menggulingkannya agar dapat memperoleh kendali lebih besar atas sumber daya alam Venezuela.
Selain dakwaan dari AS, Maduro juga tengah diselidiki Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap para lawan politiknya. Namun, hingga kini pengadilan tersebut belum mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.
Penyiksaan merupakan tindak pidana menurut hukum internasional dan dapat dituntut di luar negara tempat pelanggaran terjadi, tanpa memandang kewarganegaraan korbannya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
