"Yakinkan MSCI dengan kesungguhan dan niat baik kita dan hindari sikap yang terkesan denial, defensif, atau arogan," tuturnya.
Dino melanjutkan bahwa Indonesia juga bisa mencoba untuk memenuhi standar yang diterapkan MSCI selayaknya Indonesia berusaha memenuhi standar yang diterapkan OECD.
"Semua syarat ini akan menjamin transparansi dan akuntabilitas serta ekonomi Indonesia yang sehat," ucapnya.
Lebih lanjut, Dino menyarankan agar pemerintah membentuk Satgas Khusus untuk fokus menangani isu MSCI yang terdiri dari Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan OJK.
"Jangan banyak bicara dulu, karena pasar sangat sensitif terhadap celetukan pejabat yang asal bunyi," sarannya.
"Terapkan kebijakan satu pintu, misalnya hanya Ketua OJK atau Menteri Keuangan atau Ketua Bursa Efek Indonesia yang boleh berbicara mewakili pemerintah mengenai MSCI," ucap Dino.
Selain itu, Dino mengimbau agar mobilisasi buzzer dihentikan. Menurutnya, penggunaan buzzer untuk menyerang MSCI tidak berguna karena organisasi tersebut sama sekali tidak akan terpengaruh.
"Terapkan disiplin dan kepekaan yang tinggi terhadap sentimen pasar dalam transaksi saham. Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya untuk kepentingan transaksional sesaat," kata Dino.
"Justru jadikan momentum ini sebagai peluang Indonesia untuk membenahi sistem dari dalam, memulihkan kepercayaan investor global, dan membuat pasar modal kita lebih atraktif," pungkasnya.
Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, mewanti-wanti pemerintah mengenai penurunan status pasar modal RI oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Dalam unggahan di akun Instagramnya, Dino menyampaikan bahwa keputusan MSCI menurunkan status pasar modal Indonesia ke level standalone market perlu disiasati, bukan dilawan.
Dino menjelaskan MSCI merupakan organisasi non-pemerintah yang netral, yang menjadikan kepercayaan sebagai modal dasarnya.
MSCI menerapkan tolak ukur yang sama bagi semua negara, termasuk China, India, Korea Selatan, Brazil, dan lainnya, tanpa ada kepentingan, apalagi konspirasi.
Oleh sebab itu, keputusan MSCI menurunkan level pasar saham Indonesia mengindikasikan adanya benih-benih erosi kepercayaan di kalangan pengusaha.
"Belakangan ini, benih-benih erosi kepercayaan sudah mulai kelihatan di kalangan pengusaha, baik di luar maupun di dalam negeri. Dan erosi kepercayaan di dalam negeri sudah terasa di pengusaha papan atas, menengah, dan bawah," ujar Dino di akun media sosialnya @dinopattidjalal, Sabtu (24/10).
"Kalau Presiden tidak mencium gejala ini berarti beliau tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan. Saran saya, lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi," lanjut Dino.
Dino menuturkan MSCI tidak seperti IMF yang dulunya mempunyai agenda ekonomi tertentu dan bisa dipengaruhi kepentingan politik pemerintah tertentu.
Karena independensi ini lah para investor global menjadikan MSCI sebagai acuan utama dalam melihat pasar saham.
Dino mengingatkan bahwa Indonesia pernah diberi indeks tinggi oleh MSCI sebesar 1,2 persen. Namun, dengan kriteria yang sama, posisi Indonesia kini jatuh ke klasifikasi terbawah.
Menurut Dino, situasi saat ini bukan pertandingan adu jotos dan bukan pula permainan gagah-gagahan. Sehingga, ia menegaskan pemerintah justru harus mendengar MSCI layaknya mendengar nasihat wasit yang harus disiasati.
