NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan menandatangani naskah perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada 21 November 2026 di Brussels, Belgia.

Airlangga mengatakan perjanjian ini ditargetkan berlaku penuh pada kuartal I-2027 setelah seluruh prosedur hukum domestik kedua pihak diselesaikan. Sebanyak 90,4% pos tarif ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa disebut akan langsung menikmati bea masuk 0% setelah perjanjian berlaku penuh.

"IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi dunia usaha nasional untuk memperluas akses pasar Uni Eropa. Melalui pengurangan tarif bea masuk, produk Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu memperluas penetrasinya di pasar Eropa," tutur Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Melalui pengenaan bea masuk 0%, produk unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan komoditas olahan diklaim akan lebih mudah menembus 27 negara anggota Uni Eropa. Sementara itu 8,37% pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam rentang 3-15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ), sedangkan 1,2% pos tarif tetap mengikuti tarif umum atau most favored nation (MFN) karena sifatnya sensitif.

Selain pembebasan bea masuk, kesepakatan ini juga membuka peluang melalui penyederhanaan aturan dokumen, percepatan pemeriksaan barang dan penyetaraan standar uji mutu. Kesepakatan ini akan memperkokoh posisi strategis Indonesia dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi mitra kunci dalam rantai pasok industri modern.

"Kesepakatan ini diproyeksikan memberikan dampak positif mulai dari lonjakan nilai ekspor, percepatan transfer teknologi, hingga penciptaan lapangan kerja berkualitas. Seluruh capaian ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang," ucap Airlangga.

Guna memastikan peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, pemerintah berperan memfasilitasi sinkronisasi kebijakan di dalam negeri. Upaya tersebut mencakup peningkatan efisiensi logistik, penyederhanaan prosedur ekspor, serta pendampingan sertifikasi agar UMKM dan petani kecil tidak tertinggal. Penyelarasan regulasi serta pengawalan terhadap standar keberlanjutan dan ketertelusuran produk yang diterapkan Uni Eropa juga menjadi bagian penting agar produk nasional mampu memenuhi persyaratan pasar.

"IEU-CEPA bukan sekadar kesepakatan perdagangan, melainkan jembatan strategis untuk memperkuat kemitraan industri Indonesia dan Uni Eropa. Kita ingin kesepakatan ini mampu mendorong investasi produktif, meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat industri nasional, serta menciptakan pekerjaan berkualitas," jelas Airlangga.

Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral yang stabil di kisaran US$ 30 miliar per tahun. Dengan 27 negara anggota dan sekitar 450 juta penduduk yang memiliki daya beli serta standar konsumsi tinggi, kawasan tersebut dinilai sebagai pasar potensial bagi produk nasional.

Uni Eropa juga masuk dalam jajaran lima besar mitra dagang Indonesia bersama Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang dan India. Meski demikian, potensi kerja sama ekonomi kedua pihak masih dapat terus dioptimalkan terutama dalam memperluas penetrasi produk Indonesia ke pasar Eropa.

Selama ini struktur tarif dan hambatan non-tarif menjadi tantangan bagi daya saing produk Indonesia di pasar Uni Eropa. Kondisi tersebut semakin penting untuk diantisipasi seiring berakhirnya fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia.