"Daerah itu apa yang bisa di-sustain? PBB, Pajak Bumi dan Bangunan, ya. Kemudian pajak restoran, hotel, hiburan, itu adalah pajak yang sebenarnya lebih banyak diperoleh daerah kalau dia karakteristiknya perkotaan," tutur Emil.
Dia mencontohkan daerah yang memiliki banyak kawasan industri belum tentu bisa menikmati seluruh penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersebut. Pasalnya, pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari aktivitas usaha merupakan penerimaan pemerintah pusat.
"Tidak semua daerah itu kondisi PAD-nya sama. Sedangkan tantangan mereka itu juga relatif, mereka dituntut kewenangannya itu berdasarkan undang-undang kan sama," kata Emil
Emil menilai perbedaan kapasitas fiskal tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan transfer ke daerah (TKD).
Pasalnya, setiap pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban yang sama dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan meski kemampuan keuangannya berbeda.
