NADIKABAR.COM — Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Dardak menilai pemerintah daerah (pemda) perlu cermat dalam memilih skema pembiayaan kreatif (creative financing) agar tidak menimbulkan beban baru.
Emil menilai ruang creative financing harus dilihat sesuai kondisi masing-masing daerah.
"Kita memang tetap harus kontekstual melihat ruang creative financing, karena sangat bergantung kebijakan pusat terhadap daerah," ujar Emil dalam program Senator Menyapa episode kedua di Jakarta, Kamis (12/11).
Emil menerangkan pembiayaan kreatif merupakan skema pendanaan proyek infrastruktur maupun belanja modal pemerintah yang memanfaatkan anggaran di luar APBN dan APBD. Misalnya, dengan melibatkan sektor swasta, lembaga nonpemerintah maupun sumber pembiayaan inovatif lainnya.
Menurut Emil penerapan creative financing di daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan skema pembiayaan dengan kondisi ekonomi dan kemampuan fiskal masing-masing wilayah.
"Creative financing itu kan intinya artinya membiayai kebutuhan infrastruktur, membiayai kebutuhan belanja modal dari luar APBD," ujar Emil.
Salah satu skema yang dapat digunakan adalah availability payment melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Emil mencontohkan penerapannya di Kota Madiun untuk memperbarui penerangan jalan umum dengan memanfaatkan pajak penerangan jalan sebagai sumber pembayaran.
Menurut Emil, skema tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam di semua daerah. Kelayakan proyek bergantung pada potensi ekonomi, kepadatan penduduk, serta kemampuan fiskal daerah.
"Konsep availability payment ini biasanya berbanding lurus dengan tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Maka KPBU bisa menjadi instrumen di daerah-daerah yang memang punya potensi," ujarnya.
Senator Menyapa episode kedua mengangkat tema "Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal". Program ini membahas Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.
Melalui forum dialog yang terbuka dan berbasis evaluasi, DPD RI bersama NadiKabar.com menghadirkan Senator Menyapa sebagai ruang untuk mempertemukan pimpinan DPD RI, pemerintah, akademisi, kepala daerah, dan anggota DPD RI dari wilayah terkait.
Diskusi diharapkan tidak berhenti pada paparan capaian, tetapi juga menguji mekanisme tindak lanjut, hambatan kelembagaan, ukuran keberhasilan, serta agenda perbaikan ke depan.
Senator Menyapa episode kedua dapat disaksikan melalui NadiKabar.com TV, YouTube NadiKabar.com, dan live streaming di NadiKabar.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.
