NADIKABAR.COM — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengajak seluruh jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di seluruh daerah untuk melakukan transformasi fundamental. Menurutnya, jelang 100 tahun sumpah pemuda dan puncak bonus demografi, sektor kepemudaan dan olahraga harus dibawa naik kelas melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Erick menekankan pentingnya menggeser persepsi bahwa dinas di daerah hanya fokus pada urusan olahraga semata. Dia menilai dengan 130 juta penduduk Indonesia yang berusia di bawah 30 tahun, sektor kepemudaan harus ditempatkan di barisan depan pembangunan nasional.
Hal ini disampaikannya dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (15/10). Forum dihadiri oleh jajaran Kemenpora serta kepala dinas dan pimpinan Dispora dari seluruh Indonesia.
Dia mengatakan untuk membawa sektor kepemudaan naik kelas, sejumlah langkah transformatif sudah disiapkan. Seperti penguatan payung hukum dan perbaikan Undang-Undang Kepemudaan. Kemenpora akan mendorong percepatan RUU Kepemudaan agar urusan pemuda menjadi tugas pokok dan fungsi (core) terintegrasi hingga ke tingkat daerah.
Selain itu, kata dia, perlu dilakukan penataan organisasi dan regenerasi terhadap Organisasi Kepemudaan (OKP). Menertibkan perpecahan dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) melalui verifikasi bersama Kementerian Hukum. Lalu juga, menata batasan usia pemuda (misalnya maksimal 35 tahun) dan pembatasan periode kepemimpinan.
Erick menyebut Kemenpora telah menyiapkan blueprint kepemudaan lewat peluncuran Career Hub, perluasan program magang bersama BUMN dan swasta, Wirausaha Youth Camp, hingga ruang berekspresi terkait isu mental health, ekonomi hijau, dan teknologi.
Sementara untuk olahraga, Erick menyerukan perubahan pola pikir (mindset) agar olahraga dipandang sebagai investasi keekonomian, kesehatan, dan pembentukan karakter bangsa.
Erick memaparkan potensi sport industri dan sport tourism sangat besar. Potensi industri olahraga global mencapai Rp8.000 triliun, sementara Indonesia baru menggarap sekitar Rp40 triliun (0,5%). Ia mendorong daerah mengoptimalkan sport tourism (seperti MotoGP Mandalika dengan dampak ekonomi Rp5,2 triliun maupun potensi wisata selancar/surfing daerah) yang terjangkau dan berdampak langsung pada perekonomian lokal.
Selain itu, Erick meminta agar fasilitas olahraga tidak mangkrak atau menyedot anggaran perawatan, Kemenpora bersama Kemendagri dan Kementerian UMKM telah menerbitkan payung hukum SKB 3 Menteri.
"Pemerintah daerah didorong melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak swasta atau klub olahraga secara transparan tanpa menghilangkan aset daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).
Lebih lanjut, Erick juga mengajak stakeholder di daerah untuk mengaktifkan ajang olahraga masyarakat seperti Car Free Day (CFD) di 514 kota/kabupaten guna meningkatkan partisipasi olahraga, menekan beban anggaran kesehatan daerah, serta membentuk kedisiplinan generasi muda.
Selain itu, Erick juga mendorong program sertifikasi bagi mantan atlet disabilitas agar dapat terus berkarya dan mengajar di sekolah-sekolah khusus.
"Saya bisa, Bapak dan Ibu di daerah juga pasti harus bisa. Mari kita bangun perspektif baru bahwa sektor Pemuda dan Olahraga adalah prioritas. Antara pemerintah pusat dan daerah kita harus saling mendukung untuk menciptakan perubahan besar bagi bangsa ini," pungkasnya.
