NADIKABAR.COM — Penetapan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai sorotan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah meneken Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten sejak 12 Februari 2026 yang lalu.

Dalam beleid itu, Menteri ESDM menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Di sisi lain, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjamin tidak akan ada kegiatan pertambangan yang dilakukan pada TNUK. Sebab, regulasi kewilayahannya tidak mengizinkan hal tersebut terjadi.

Dia memaparkan peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan Pemerintah Pusat berdasarkan keterdapatan potensi bahan galian tambang. Nah, untuk dapat terbit perizinan usaha pertambangan di suatu wilayah, diperlukan pemenuhan terhadap aspek kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah melalui dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.