NADIKABAR.COM — Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy menjamin tidak akan ada kegiatan pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), karena regulasi kewilayahan tidak mengizinkan hal itu.
Ia menjelaskan, peta Wilayah Pertambangan disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan potensi bahan galian tambang. Untuk mendapatkan perizinan usaha pertambangan di suatu wilayah, diperlukan pemenuhan terhadap aspek kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah melalui dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), baik di darat maupun di perairan laut.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan.
"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," tegas Ari kepada NadiKabar, Rabu (18/11).
Ari mengingatkan bahwa TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991. Pemanfaatan wilayahnya dilindungi mengikuti ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Ia juga menegaskan kegiatan pertambangan tentunya tidak diperbolehkan pada wilayah konservasi.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Angga memastikan bahwa TNUK tidak masuk dalam wilayah pertambangan. Itu diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diputuskan 12 Februari 2026.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi dalam keterangan resmi, Selasa (17/11).
Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan TNUK memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), namun hal tersebut tidak otomatis membuat lokasi tersebut bisa ditambang.
"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.
Kementerian ESDM menyatakan komitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.
"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tandas Dwi.