Selanjutnya, melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten tahun 2015, sebagian wilayah perairan sekitar TNUK dimasukkan ke dalam WUP dan ditetapkan melalui Kepmen Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Keputusan tersebut kemudian diperbarui lagi melalui Kepmen Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
"Kepmen ESDM Nomor 65 K Tahun 2026 yang saat ini menjadi sorotan hanya mengulang dan memperbaiki sebagian dari Kepmen Tahun 2022 sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. Wilayah yang dimaksud merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon," kata Anggia, Selasa (17/11/2026).
Anggia menekankan bahwa penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Wilayah perairan sekitar TNUK dinilai memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis sebagai WUP.