"Ini merupakan rangkaian kegiatan pengukuran yang terencana dan sistematis untuk melakukan penilaian terhadap situasi hak asasi manusia melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM," ujarnya.
Menurut dia, PLTS Terapung Cirata salah satu pembangkit listrik berbasis energi terbarukan berskala besar yang memberikan pembelajaran bagi pengembangan proyek sejenis di Indonesia.
Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian mengatakan kunjungan ini bertujuan mempelajari praktik baik yang berpotensi diterapkan di wilayah lain.
Menurutnya, penilaian perlu memperhatikan tidak hanya menemukan persoalan, tetapi juga mencari solusi yang dapat dikembangkan lebih luas.
