WUP menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan Gubernur untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang mencakup mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan.

Kemudian Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan juga Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.