NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui pembenahan administrasi, penyelarasan perencanaan, dan penguatan pengawasan. Ketiga aspek tersebut membutuhkan komitmen bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) agar pemanfaatan Dana Otsus berjalan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat asli Papua.
"Menurut saya yang sangat kita butuhkan adalah komitmen kita. Kalau komitmen kita sudah baik, maka hal-hal yang lain juga bisa kita selesaikan. Saya sangat optimis bahwa kita mampu. Kita mampu menyelesaikan. Tidak ada yang sulit," ujar Ribka dalam Rapat Percepatan Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2026 serta Percepatan Tata Kelola Otsus Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Wamendagri, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ribka menjelaskan salah satu langkah awal perbaikan tata kelola Otsus ialah menyelesaikan kendala administrasi yang berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Karena itu, pemerintah pusat dan Pemda perlu mengidentifikasi kondisi pengelolaan saat ini agar langkah pembenahan dapat dilakukan secara tepat.
Pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui peta jalan (roadmap) yang telah disusun pemerintah. Pada 2026, fokus diarahkan pada penyelesaian administrasi dan penyesuaian perencanaan. Selanjutnya, pemerintah mengevaluasi keselarasan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan arah kebijakan penggunaan Dana Otsus agar program pembangunan lebih terarah.
