"Artinya daerah khusus ini menjadi kepentingan kita semua, kepentingan masyarakat. Kita awasi bersama supaya intinya, pelaksanaan program ini memberikan dampak dan memberikan manfaat kepada masyarakat asli Papua," tegasnya.
Ribka menegaskan, Pemda memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan Dana Otsus direncanakan dan dilaksanakan sesuai amanat kebijakan Otsus. Karena itu, seluruh kepala daerah perlu memperkuat komitmen dan memastikan penggunaan anggaran tersebut berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Ia berharap evaluasi tersebut menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk memperbaiki tata kelola Otsus secara berkelanjutan. Dengan administrasi yang tertib, perencanaan yang selaras, dan pengawasan yang kuat, Dana Otsus diharapkan dapat dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
