Ribka juga mengapresiasi perkembangan penyelarasan perencanaan yang dilakukan Pemda di Tanah Papua. Menurutnya, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan dan didukung penguatan sistem agar perencanaan serta pelaksanaan program Dana Otsus semakin terintegrasi.
Selain itu, Ribka menekankan pentingnya pengawasan internal oleh inspektorat daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal, terutama terhadap program yang dilaksanakan perangkat daerah. Kepala daerah, bendahara, dan unsur pengelola keuangan juga harus memahami ketentuan serta tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan Dana Otsus.
Pengawasan dan evaluasi juga perlu melibatkan perangkat daerah teknis serta Majelis Rakyat Papua (MRP). Ribka meminta koordinasi dan pendampingan dengan pihak terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan di daerah, terus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
