NADIKABAR.COM — Ditilik dari sejarah dan tujuan serta jangkauannya, Kelompok Usaha Bersama Bank (KUB) itu berangkat dari idealitas: mendorong kebangkitan dan transformasi holistik bagi bank yang MIM-nya kurang dari Rp 3 Triliun, bergabung bersama working partner sekaligus patron yang lebih besar atau lebih kuat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pengaturan dan kebijakan untuk mendorong industri perbankan menjadi lebih efisien, berdaya saing dan kontributif bagi perekonomian nasional melalui penerbitan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (POJK Konsolidasi). Dalam POJK Konsolidasi, OJK mengatur terkait penguatan permodalan sebagai berikut:
Proses turunnya aturan OJK memang sudah melalui kajian menyeluruh. Namun proses pengkondisiannya terbilang cepat. Sampai pada batas akhir Desember 2024, masih banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang belum memutuskan mau bergabung ke bank KBMI 2.
Peningkatan modal inti minimum (MIM) Bank Umum sebesar Rp 3 triliun yang dapat dilakukan secara bertahap sejak 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2022. Adapun pemenuhan MIM bagi BPD sebesar Rp 3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
Pemenuhan MIM bagi Bank hasil Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi sebesar Rp 3 triliun dengan jangka dan waktu tahapan disesuaikan dengan kemampuan Bank/Pemegang Saham.
Terdapat klausul terkait konsekuensi bagi Bank yang tidak dapat memenuhi MIM sebagaimana yang telah ditetapkan antara lain Bank menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR atau BPRS.
Bahkan beberapa terseok-seok memenuhi persyaratan kesehatan dan postur tata kelola bisnis dan laporan keuangannya dalam waktu setahun sehingga program ini selesai akhir tahun 2025, meleset dari tenggat yang diinginkan.
KUB, Sungguh Bukan Hanya soal Modal Inti
Selain dapat menaikkan skala usaha pada level yang ekonomis, upaya konsolidasi ini dapat mendorong diversifikasi produk dan layanan, mendorong kolaborasi antar Bank dan meningkatkan daya saing.
Berdasarkan monitoring OJK, di akhir tahun 2023 masih terdapat data "beberapa BPD yang belum memenuhi ketentuan MIM sebesar Rp 3 triliun. Beberapa diantaranya akan melakukan pemenuhan MIM melalui skema pembentukan KUB dan sisanya melalui setoran modal mandiri". (Roadmap Penguatan Bank Pembangunan daerah 2024-2027, 2023, halaman 5 dan 6 tentang Perkembangan Regulasi Sektor Perbankan).
Data tahun 2024, dari 27 BPD di Indonesia, porsi pemenuhan kewajiban MIM BPD 51,9 persen memenuhi MIM. sedangkan 48,1 persen belum memenuhi MIM, Dalam hal BPD tidak mampu memenuhi sendiri modal inti minimum Rp 3 triliun.
Menurut laporan resmi OJK tahun 2025, dari 11 bank yang disarankan atau diwajibkan memilih host sebagai working partner sudah tuntas sampai dengan tenggat waktu tersebut.
BPD yang masih belum memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun perlu menyiapkan rencana tindak pemenuhan. Rencana tindak yang dapat dilakukan BPD antara lain dengan melakukan penambahan modal dari pemegang saham existing maupun melalui pemegang saham atau investor baru.
Atas semacam teori dari Ketua OJK dan Pak Dian Ediana Rae bahwa bila MIM BPD kurang dari Rp 3 triliun, maka kinerjanya tak akan mampu untuk naik kelas menjadi andalan, labanya tak seberapa, BOPO dan negative costnya melambung, dia akan berjalan di tempat, atau bahkan bila terkena masalah bisa langsung ambruk.
BPD dapat memenuhi modal inti minimum Rp1 triliun dengan memilih untuk bergabung dalam suatu Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan menjadi anggota KUB, baik KUB dari suatu BPD atau Bank Umum lainnya, sepanjang Bank yang bertindak sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB dinilai mampu memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas Bank yang berada dalam KUB" (OJK, 2025).
Dalam upaya pemenuhan MIM dimaksud BPD menghadapi berbagai tantangan dan hambatan antara lain penyetoran modal dari pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan rencana dikarenakan prioritas alokasi dana misalnya untuk pemulihan ekonomi daerah dan rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di akhir tahun 2024.
Konsolidasi dan Aksi Korporasi KUB Tak Semudah Harapan
Siapa yang bilang bahwa konsolidasi dua bank atau lebih itu simpel? Pengalaman kami selama ini, untuk menyatukan gerak langkah manajemen dan memenuhi syarat-syarat pokok seperti tata kelola, kemandirian manajemen dan terutama konsolidasi tata kelola keuangannya ternyata cukup rumit.
Itulah asumsi dan niat baik yang mendasari syarat KUB itu, yaitu kolaborasi terstruktur, terukur atau penggabungan antara bank yang belum memenuhi modal ini dengan bank daerah lain yang total aset yang lebih besar; dan atau tingkat kesehatan bank lebih baik.
Bagi bank yang lebih besar, pertumbuhan anorganik adalah salah satu strategi bank daerah untuk naik kelas. Dengan melakukan aksi korporasi bersama bank mitra dia bisa meningkatkan skala usaha dan menguatkan kapasitas, meningkatkan kinerja finansial secara berkelanjutan melalui penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga yang kuat.
Kompetisi industri jasa keuangan yang semakin ketat menuntut lembaga jasa keuangan khususnya perbankan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing agar dapat mempertahankan bisnis. Salah satu faktor krusial untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnis Bank adalah permodalan yang kuat.
Sedari awal disadari bahwa perbedaan kepentingan antar Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan local pride yang terlalu tinggi bank yang menghambat sinergi hubungan antar PSP bank induk dan bank anggota, pergantian beberapa Kepala Daerah dalam periode proses pembentukan KUB sehingga diperlukan penjajakan dan diskusi kembali untuk memperlancar proses KUB
Dari sisi konsolidasi bersama perlu adanya harmonisasi kebijakan terkait regulasi mengenai kepemilikan BUMD yang mensyaratkan minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah, serta penurunan Tingkat Kesehatan Bank calon Bank Induk atau lebih rendah dari anggota KUB.
Sebaiknya KUB tidak hanya dianggap sebagai peluang an sich, untuk penguatan jejaring bisnis, untuk memperkuat permodalan dan konsolidasi keuangan, namun bisa dipandang holistic dan fair bahwa dalam KUB ada tantangan konsolidasi kultur kerja, pengendalian organisasi dan jaringan juga komplikasi apabila terjadi penurunan kinerja, tata kelola serta kesehatan bank.
Pilar utama transformasi KUB harus melalui pendampingan lembaga tersertifikasi. Konsolidasi bank daerah dalam konteks KUB 2026 - 2029 sebaiknya dipelajari dan dikuatkan arahnya sesuai tujuan utama POJK 12/POJK.03/2020.
Karena KUB itu dalam jangka panjang itu urgen dan jangka pendek menengah penuh risiko, maka dibutuhkan kehati-hatian dan kecermatan dan untuk beberapa alasan kajiannya bisa bekerjasama dengan konsultan perbankan yang bereputasi tinggi.
Sejalan dalam transformasi BPD yang diharapkan oleh PSP dan pemerintah daerah sebagai salah satu penggerak penguatan ekonomi daerah, maka keberlanjutan prime holders untuk memperkuat diri.
Di lain pihak dibutuhkan apa yang kita sebut sebagai enabling ecosystem. Pemegang saham dan insan pemerintahan daerah dan DPRD ikut mendorong dan memberikan dukungan terhadap transformasi ini.
Hal ini tentu menjadi tantangan dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional antar BPD dalam konteks KUB. Adanya aturan sinergi ini pada dasarnya ingin mendorong dan memberi insentif terhadap Bank Umum termasuk BPD yang ingin melakukan upaya konsolidasi perbankan sebagaimana yang telah dicanangkan OJK dari tahun 2020 lalu.
Harapannya, konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bagi BPD yang masih belum memenuhi MIM Rp 3 triliun.
Pelaksanaan sinergi antar Bank dalam KUB dapat dilakukan pada setiap aspek aktivitas bisnis, operasional dan layanan Bank dengan didasarkan atas perjanjian kerja sama secara tertulis, dan harus tetap memperhatikan pelindungan konsumen serta aspek kehati-hatian dan pengelolaan bank yang sehat.
Lebih jauh, dalam konteks pembentukan KUB antar BPD ini juga dapat memberikan peluang adanya perluasan sinergi dan kolaborasi antar daerah (provinsi) di bidang ekonomi dan kerjasama lain yang ingin dicapai dalam mendorong pengembangan ekonomi masing-masing daerah (business and investment matching).
Dukungan atas sinergi dan kolaborasi perlu terus dilakukan dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan investasi di daerah melalui kolaborasi antar BPD dalam KUB dengan berbagai pelaku ekonomi di daerah untuk mengembangkan sektor-sektor potensial di masing-masing daerah.
BPD diharapkan lebih kontributif, memiliki daya saing di daerahnya sendiri dan mampu secara optimal berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, dan pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional
KUB adalah ancangan baru di Indonesia. Transformasi organisasi, ancangan efisiensi, optimalisasi sumber daya bank, investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta penguatan konsolidasi bank umum, dengan memberi ruang dilakukannya sinergi antar Bank dalam KUB.
Untuk menguatkan program besar konsolidasi BPD, stakeholders eksternal dan internal bank juga harus siap dan didorong untuk optimalisasi sinergi bisnis dan pengembangan ekosistem Kelompok Usaha Bank (KUB).
Tidak kalah pentingnya adalah akselerasi KUB melalui peningkatan kinerja Unit Usaha Syariah, melalui inovasi teknologi, pengembangan ekosistem pendukung kebijakan, dan penguatan DBLM model bisnis atau strategi operasional yang digunakan oleh bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).
Melalui model ini, bank mengoptimalkan seluruh infrastruktur, jaringan kantor, serta sumber daya manusia dari induk bank konvensional untuk memasarkan dan memperluas pangsa pasar (market share) produk perbankan syariah, transformasi human capital berkelanjutan sebagai pondasi kinerja organisasi.
Kita bisa bersumsinya baik; seperti teori trickle down effect-nya atau ekonomi tetes-menetes yang pertama kali digagas oleh ekonom Jerman Albert Otto Hirschman (1954), ternyata gagal diterapkan di Indonesia, atau teori positif energy dalam ilmu psikologi yang berasumsi bahwa yang besar dan lebih baik, akan menularkan energi positifnya kepada yang lemah, yang kecil dan yang baru berkembang.
Nyatanya sesungguhnya, pengaruh itu tidak selalu satu arah, tinggal eksekusinya dan proses konsolidasi bersama. Kerjasama itu selalu baik, dalam era kolaborasi sebagai suatu kepastian. Namun jangan hanya dikaitkan dengan kekuatan modal inti dan tingkat kesehatan bank yang satu dapat berpengaruh positif terhadap bank relatif kecil lainnya.
Arah kebijakan dan langkah strategis dalam RBB bank induk perlu diperkuat dan didetailkan berbasis data valid. Menghindarkan diskribsi tanpa analisis dan perhitungan serta langkah yang terukur. Apalagi siber attack terhadap bank sekarang merajalela.
Forecasting milestone pencapaian misi umum BPD induk dan peserta KUB harus dilakukan melalui kajian mendalam, ilmiah dan terukur dengan mengikutsertakan stakeholders dan shareholders strategis berbasis data dan konsolidasi transformasi teknologi perbankan yang lebih canggih sesuai POJK 17/2026.
Ada rencana pemerintah dan OJK bahwa di masa yang akan datang, dengan asumsi yang hampir sama, akan diberlakukan aturan bahwa beberapa BPR atau BPRS kecil akan dievaluasi tata kelola, kinerja serta risk management-nya.
Akan ada rencana mereka akan didorong untuk melakukan KUB dengan BPD setempat yang lebih besar, lebih sehat dan lebih mantap sebagaimana KUB antar BPD.
Saya berpendapat bahwa kita harus fair dengan jalan melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap KUB yang sedang berjalan, mencatat pelajaran positif dan sisi negatifnya dan merancang kebijakan baru yang lebih proper dan lebih sehat.
M. Mas'ud Said, Guru Besar Ilmu Pemerintahan, Komisaris Independen Bank Jatim