NADIKABAR.COM — Proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa.
Neng Eem, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyatakan kesiapan F-PKB MPR untuk memproses pergantian Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas," kata Neng Eem.
Proses pergantian Wapres, menurutnya, bukan sekadar pergantian figur maupun dinamika politik, melainkan mekanisme ketatanegaraan guna memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat UUD 1945.
"Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
