Menurut Neng Eem, dengan pedoman hukum yang sudah jelas tersebut, seluruh tahapan pengisian jabatan harus dijalankan secara tertib, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi.
Fraksi PKB MPR RI yang beranggotakan 67 orang, lanjutnya, menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional tersebut, seraya berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai panglima demi menjaga demokrasi dan keutuhan NKRI.
Dalam kesempatan itu, Neng Eem mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk para penyelenggara negara dan kekuatan politik, untuk menghormati mekanisme konstitusional serta tidak membangun spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.
"Yang harus menjadi pegangan adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan wakil presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang," demikian Neng Eem.
