NADIKABAR.COM — Proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa.
Neng Eem, dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menyatakan kesiapan F-PKB MPR untuk memproses pergantian Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas," kata Neng Eem.
Proses pergantian Wapres, menurutnya, bukan sekadar pergantian figur maupun dinamika politik, melainkan mekanisme ketatanegaraan guna memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat UUD 1945.
"Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Neng Eem memaparkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, pedoman hukum telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Lebih lanjut, tata cara pelaksanaannya dirinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Aturan itu mengamanatkan presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Selanjutnya, kata dia, MPR akan memilih satu dari dua kandidat tersebut dalam sidang paripurna.
Menurut Neng Eem, dengan pedoman hukum yang sudah jelas tersebut, seluruh tahapan pengisian jabatan harus dijalankan secara tertib, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan demokrasi.
Fraksi PKB MPR RI yang beranggotakan 67 orang, lanjutnya, menyatakan kesiapan untuk menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional tersebut, seraya berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai panglima demi menjaga demokrasi dan keutuhan NKRI.
Dalam kesempatan itu, Neng Eem mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk para penyelenggara negara dan kekuatan politik, untuk menghormati mekanisme konstitusional serta tidak membangun spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.
"Yang harus menjadi pegangan adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan wakil presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang," demikian Neng Eem.
