Neng Eem memaparkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, pedoman hukum telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Lebih lanjut, tata cara pelaksanaannya dirinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Aturan itu mengamanatkan presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Selanjutnya, kata dia, MPR akan memilih satu dari dua kandidat tersebut dalam sidang paripurna.