"UNESCO membutuhkan negara seperti Indonesia untuk semakin aktif di Dewan Eksekutif. Kita perlu memperkuat visibilitas mandat UNESCO, meningkatkan tata kelola dan transparansi, serta mencari instrumen pendanaan baru agar program-program UNESCO dapat berjalan secara berkelanjutan," ujar Al Hinzab.
Kedua pihak turut mendiskusikan strategi UNESCO memperluas kemitraan pendanaan di luar kontribusi negara anggota. Ketua Dewan Eksekutif UNESCO menyampaikan potensi kolaborasi dengan Qatar Fund serta eksplorasi model pembiayaan baru bersama berbagai mitra.
Fadli Zon menekankan pentingnya membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta, korporasi, dan filantropi. Ia membagikan pengalaman Indonesia membentuk Dewan Penyantun sebagai wadah pelibatan pihak luar untuk merevitalisasi situs budaya.
"Kita membutuhkan model pembiayaan yang lebih inovatif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sektor swasta, korporasi, dan filantropi perlu dilibatkan untuk memperkuat keberlanjutan program kebudayaan," jelas Fadli Zon.
"Pengalaman Indonesia menunjukkan, kemitraan tersebut dapat menjadi salah satu sumber daya penting bagi revitalisasi dan pelindungan situs budaya," sambungnya.
