NADIKABAR.COM — Makanan bukan sekadar pengenyang perut. Di dalamnya tersimpan persoalan pasokan, daya beli, gizi, dan keberlangsungan petani. Karena itu, ketahanan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan beras. Keberagaman, keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan sama pentingnya.

Persoalan itu mengemuka dalam Festival Pangan 2026 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), di Surabaya Urban Creative Hub (SUBEC), eks Hi-Tech Mall, pada 14 November.

Kegiatan tersebut melibatkan warga dari 31 kecamatan melalui lomba diversifikasi olahan pangan, seminar bersama perguruan tinggi, dan pameran produk kelompok tani serta kelompok budi daya ikan.

Menariknya, peserta menghadirkan menu berbahan pangan lokal tanpa menjadikan beras sebagai bahan utama. Festival itu membawa pesan bahwa ketahanan pangan kota juga ditentukan kemampuan masyarakat memanfaatkan sumber pangan yang beragam.

Tapi, perubahan kebiasaan makan tidak cukup dibangun melalui perlombaan atau pameran. Diperlukan kebijakan berkelanjutan, keterlibatan produsen, dukungan teknologi, edukasi keluarga, serta jaminan bahan pangan alternatif mudah diperoleh dengan harga terjangkau.

Kebergantungan masyarakat terhadap beras menjadi tantangan diversifikasi pangan. Nasi telah lama menjadi bagian dari kebiasaan makan keluarga Indonesia. Sebagian masyarakat merasa belum makan jika belum menyantap nasi.

Kebiasaan itu tidak perlu dipertentangkan dengan pengenalan sumber pangan lain. Beras tetap merupakan komoditas strategis yang ketersediaan dan harganya harus dijaga. Namun, kebergantungan berlebihan pada satu sumber karbohidrat dapat membatasi pemanfaatan kekayaan pangan nusantara.

Data Badan Pangan Nasional berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan menunjukkan konsumsi beras nasional turun dari 94,4 kilogram per kapita per tahun pada 2021 menjadi 87,3 kilogram pada 2025. Meski turun, beras masih menjadi sumber karbohidrat utama masyarakat.

Indonesia memiliki pilihan lain, seperti singkong, ubi jalar, jagung, sagu, dan aneka umbi. Potensi itu memperkaya menu sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani dan pengolah lokal.

Diversifikasi telah memiliki landasan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal.

Festival Pangan dapat menjadi ruang edukasi untuk mengubah cara pandang masyarakat. Pangan alternatif semestinya bukan pengganti darurat ketika beras mahal atau sulit diperoleh, melainkan pilihan konsumsi sehari-hari. Agar diterima, bahan lokal perlu diolah menjadi menu praktis, sesuai selera, mudah diperoleh, dan terjangkau.

Kreativitas pengolahan juga harus memperhatikan gizi. Bahan lokal dapat dikembangkan menjadi makanan utama, bukan hanya kudapan. Perguruan tinggi, ahli gizi, pelaku kuliner, dan warga dapat mengembangkan resep lezat, aman, serta bergizi seimbang.

Diversifikasi tidak berhenti pada penggantian karbohidrat, tetapi juga memperhatikan kecukupan protein, sayuran, dan buah. Olahan ikan, misalnya, dapat menjadi cara mengenalkan sumber protein kepada anak-anak yang kurang menyukai ikan.

Karena itu, keberhasilan festival bukan semata-mata diukur dari jumlah menu yang dipamerkan. Yang lebih penting, apakah inovasi diterima keluarga dan menjadi kebiasaan konsumsi sehat.