NADIKABAR.COM β€” Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi mengajukan keberatan atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Futsal Indonesia (AFI)/FFI.

Michael Victor Sianipar yang menjabat sebagai Ketua Umum FFI periode 2024–2028 menegaskan, kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025) dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026.

Dikutip dari keterangan resmi FFI, Senin, ​dalam surat resmi yang ditembuskan kepada FIFA dan AFC, FFI menguraikan lima cacat formil dan materiil atas penerbitan SK PSSI tersebut.

Pertama, FFI menyebut penerbitan SK tersebut "Melampaui Kewenangan Statuta" karena pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah wewenang mutlak Kongres FFI (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025), sedangkan aturan penunjukan Plt Ketua di PO PSSI 2025 hanya berlaku khusus bagi PSSI Provinsi yang masa jabatannya memang sudah habis dan terdapat kekosongan kepemimpinan di asosiasi tersebut.

Kedua, "Mengabaikan Rekomendasi PSSI Sendiri yang Mengakui Otoritas Kongres FFI yang Mensahkan AD/ART FFI". Mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 telah disahkan bulat oleh 90 persen pemilik suara (54 yang hadir dari 60 anggota yang terdaftar) pada Kongres 12 Mei 2026 atas rekomendasi PSSI (Surat No. 2280/PGD/222/V-2026). AD/ART FFI sah dan berlaku di Kementerian Hukum untuk mengatur internal organisasi FFI sebagai badan hukum yang berkekuatan hukum tetap.