Sebagai langkah penyelesaian konstruktif, FFI menegaskan PSSI berkewajiban mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026, menjaga status quo organisasi, serta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.
Merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial guna bermusyawarah dalam tenggat 30 hari kerja, sebelum menempuh jalur Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sesuai Pasal 91 ayat (3) apabila belum tercapai titik temu.
“Jika pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan obyektivitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu,” kata Michael.
Michael juga mengajak publik sepak bola dan futsal untuk sama-sama mengawal kasus ini. Menurut Michael, muruah PSSI sebagai organisasi besar di Indonesia sedang dipertaruhkan. Siapa pun yang merasa adalah bagian dari komunitas sepak bola Indonesia berhak mempertanyakan dan menuntut obyektivitas di organisasi PSSI, termasuk publik dan para suporter.
“Saya berharap pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini. Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal tanah air, tapi juga keluarga besar sepak bola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini,” tutup Michael.