NADIKABAR.COM — Federasi Futsal Indonesia (FFI) secara resmi mengajukan keberatan atas SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026 tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Futsal Indonesia (AFI)/FFI.

Michael Victor Sianipar yang menjabat sebagai Ketua Umum FFI periode 2024–2028 menegaskan, kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024 (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025) dan SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tanggal 29 September 2026.

Dikutip dari keterangan resmi FFI, Senin, ​dalam surat resmi yang ditembuskan kepada FIFA dan AFC, FFI menguraikan lima cacat formil dan materiil atas penerbitan SK PSSI tersebut.

Pertama, FFI menyebut penerbitan SK tersebut "Melampaui Kewenangan Statuta" karena pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah wewenang mutlak Kongres FFI (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025), sedangkan aturan penunjukan Plt Ketua di PO PSSI 2025 hanya berlaku khusus bagi PSSI Provinsi yang masa jabatannya memang sudah habis dan terdapat kekosongan kepemimpinan di asosiasi tersebut.

Kedua, "Mengabaikan Rekomendasi PSSI Sendiri yang Mengakui Otoritas Kongres FFI yang Mensahkan AD/ART FFI". Mekanisme pemberhentian melalui KLB dalam AD/ART FFI 2026 telah disahkan bulat oleh 90 persen pemilik suara (54 yang hadir dari 60 anggota yang terdaftar) pada Kongres 12 Mei 2026 atas rekomendasi PSSI (Surat No. 2280/PGD/222/V-2026). AD/ART FFI sah dan berlaku di Kementerian Hukum untuk mengatur internal organisasi FFI sebagai badan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Ketiga, "Tanpa Prosedur dan Hak Jawab". SK ilegal PSSI terbit tanpa menyebut pelanggaran, tanpa syarat tiga teguran tertulis Badan Yudisial (Pasal 36 ayat 4 ART FFI), dan mengabaikan hak membela diri (Pasal 16 ayat 6 & Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025).

Keempat, "Cacat Kecermatan Hukum". Konsideran SK ilegal PSSI tidak merujuk pasal spesifik, sementara Diktum 3 mencabut SK penetapan Ketum FFI 2024–2028 tanpa mencantumkan nomor dan tanggal atas dokumen yang bahkan tidak pernah diterima FFI tersebut.

Terakhir atau yang kelima, "Anomali Kuorum dan Konflik Kepentingan". Klaim 48 surat permohonan KLB (28 AFP, 20 klub) berbeda dengan pernyataan Plt. (40 voters pada 13 November 2026) tepat di batas minimal 2/3 dari 60 suara di tengah indikasi tekanan oknum Exco PSSI pada AFP. Kerancuan soal angka yang dikutip menjadi pertanyaan apakah surat yang dimaksud benar adanya atau hanya klaim semata tanpa dasar, bukti, dan verifikasi yang seharusnya.

​FFI, kata Michael, tidak menghindari KLB. Michael menegaskan, apabila dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat 2/3 pemilik hak suara, FFI sendiri yang akan memanggil dan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.

“Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum,” tegas Michael.

​Sebagai langkah penyelesaian konstruktif, FFI menegaskan PSSI berkewajiban mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026, menjaga status quo organisasi, serta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.

Merujuk Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI 2025, FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial guna bermusyawarah dalam tenggat 30 hari kerja, sebelum menempuh jalur Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sesuai Pasal 91 ayat (3) apabila belum tercapai titik temu.

“Jika pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan obyektivitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu,” kata Michael.

Michael juga mengajak publik sepak bola dan futsal untuk sama-sama mengawal kasus ini. Menurut Michael, muruah PSSI sebagai organisasi besar di Indonesia sedang dipertaruhkan. Siapa pun yang merasa adalah bagian dari komunitas sepak bola Indonesia berhak mempertanyakan dan menuntut obyektivitas di organisasi PSSI, termasuk publik dan para suporter.

“Saya berharap pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini. Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal tanah air, tapi juga keluarga besar sepak bola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini,” tutup Michael.