Ketiga, "Tanpa Prosedur dan Hak Jawab". SK ilegal PSSI terbit tanpa menyebut pelanggaran, tanpa syarat tiga teguran tertulis Badan Yudisial (Pasal 36 ayat 4 ART FFI), dan mengabaikan hak membela diri (Pasal 16 ayat 6 & Pasal 26 ayat 10 Statuta PSSI 2025).
Keempat, "Cacat Kecermatan Hukum". Konsideran SK ilegal PSSI tidak merujuk pasal spesifik, sementara Diktum 3 mencabut SK penetapan Ketum FFI 2024–2028 tanpa mencantumkan nomor dan tanggal atas dokumen yang bahkan tidak pernah diterima FFI tersebut.
Terakhir atau yang kelima, "Anomali Kuorum dan Konflik Kepentingan". Klaim 48 surat permohonan KLB (28 AFP, 20 klub) berbeda dengan pernyataan Plt. (40 voters pada 13 November 2026) tepat di batas minimal 2/3 dari 60 suara di tengah indikasi tekanan oknum Exco PSSI pada AFP. Kerancuan soal angka yang dikutip menjadi pertanyaan apakah surat yang dimaksud benar adanya atau hanya klaim semata tanpa dasar, bukti, dan verifikasi yang seharusnya.
FFI, kata Michael, tidak menghindari KLB. Michael menegaskan, apabila dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat 2/3 pemilik hak suara, FFI sendiri yang akan memanggil dan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.
“Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum,” tegas Michael.