NADIKABAR.COM — Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggagas pembentukan organisasi hingga di tingkat desa dan kelurahan sebagai upaya percepatan deteksi dini persoalan sosial masyarakat termasuk potensi gesekan antaretnis di daerah itu.
"Konsep pembentukan FPK di level terbawah masyarakat ini bertujuan agar persoalan sosial dapat dideteksi dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka," kata Sekretaris FPK Kabupaten Bekasi Iyon Junaedi di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan keberadaan FPK di tingkat desa maupun kelurahan diperlukan untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dari berbagai latar belakang suku, ras dan budaya. Dengan begitu, aspirasi kelompok masyarakat dapat tersalurkan dan potensi kesalahpahaman juga bisa segera ditangani.
Menurutnya, peran FPK tidak semestinya baru terlihat ketika konflik sudah terjadi. Forum tersebut perlu hadir di tengah masyarakat untuk melakukan pencegahan dini, membangun dialog serta meredam potensi konflik horizontal di wilayah.
Iyon meyakini keberadaan FPK di level desa serta kelurahan mampu meningkatkan sinergi dan harmonisasi masyarakat meski memiliki latar belakang berbeda, terlebih Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai pusat kawasan industri dihuni penduduk dengan latar belakang beragam.
Pembentukan FPK hingga tingkat desa dan kelurahan juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
Tokoh masyarakat Desa Cibatu Ranta menilai keberadaan FPK di tingkat desa sangat penting untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Ia mengaku selama ini hubungan antar etnis di wilayah Cibatu dan Lippo Cikarang relatif terkendali karena masyarakat mampu menjaga komunikasi dan interaksi. Kebersamaan juga terlihat melalui keterlibatan berbagai kelompok etnis dalam kegiatan, terutama saat memperingati momentum nasional.
"Penting sekali. Ini momentum yang sangat penting untuk diimplementasikan kepada semua etnis. Bila perlu, masing-masing etnis juga ada, supaya nanti apabila ada kegiatan yang sifatnya nasionalis, kita kumpulkan bersama untuk silaturahmi," katanya.
Dirinya berharap pembentukan FPK di tingkat desa dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi.
"Yang penting itu ada edaran dari pimpinan kita, mungkin Pak Camat, dari DPMD Kabupaten, seperti itu," jelasnya.
Sementara itu, perwakilan warga asal Komunitas NTT Zakarias Feoh mengapresiasi ruang dialog yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat NTT untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat hubungan dengan kelompok masyarakat lain.
"Kami merasa dihargai, diberi tempat, waktu dan ruang untuk mengungkapkan isi hati maupun keberadaan kami. Kami juga diberi kesempatan untuk berkarier, bekerja, membangun rumah tangga dan sebagainya," ujarnya.
Ia berharap forum komunikasi seperti FPK dapat terus dikembangkan agar masyarakat dari berbagai latar belakang memiliki ruang untuk berinteraksi, menyelesaikan persoalan secara damai dan turut berpartisipasi dalam menjaga kerukunan serta memajukan pembangunan Kabupaten Bekasi.
