NADIKABAR.COM β Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI menyiapkan naskah akademik rancangan undang-undang tentang obligasi daerah untuk mendorong alternatif pembiayaan pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan penyusunan naskah akademik tersebut didasarkan pada penjaringan aspirasi atau meaningful public participation di sembilan provinsi sejak tahun lalu dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, dan kalangan akademisi.
Naskah akademik tersebut rencananya diserahkan Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada 18 November 2026 sebagai bahan penyusunan regulasi obligasi daerah.
Mekeng mengatakan pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan alternatif karena mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.
βKalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi,β ujar dia dalam Diskusi Majelis bertema obligasi daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).