Menurut Mekeng, obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan proyek produktif. Namun, dana yang diperoleh harus digunakan untuk proyek yang menghasilkan pendapatan sehingga mampu membayar bunga dan pokok obligasi.
“Jadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang,” ujar dia tegas.
Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit dan pelabuhan sebagai proyek yang berpotensi dibiayai melalui obligasi daerah karena memiliki sumber pendapatan. Sebaliknya, instrumen tersebut tidak diperuntukkan bagi pembiayaan operasional rutin pemerintahan maupun infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas.
Mekeng juga menyebut Vietnam telah menerbitkan obligasi daerah hampir 1 miliar dolar AS untuk membiayai pembangunan pengelolaan air dan sampah. Sejumlah negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal, juga telah memanfaatkan instrumen tersebut.
Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri serta masukan akademisi, Mekeng menyebut terdapat sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota yang dinilai layak atau berpotensi menerbitkan obligasi daerah.