βSekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti,β kata dia.
Ia menjelaskan penerbitan obligasi daerah harus melalui persetujuan DPRD, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum memasuki pasar modal dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.
Selain itu, penggunaan dana obligasi harus diawasi agar sesuai dengan tujuan proyek yang ditetapkan. Kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi juga tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepala daerah.
Mekeng berharap pembentukan undang-undang tersebut mendapat dukungan sehingga pemerintah daerah memiliki akses pembiayaan yang lebih luas melalui investor, seperti perbankan dalam dan luar negeri, dana pensiun, perusahaan asuransi, serta lembaga investasi.
βMudah-mudahan undang-undang ini bisa didukung dan negara ini bisa cepat berkembang,β ujar dia.