NADIKABAR.COM β€” Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI menyiapkan naskah akademik rancangan undang-undang tentang obligasi daerah untuk mendorong alternatif pembiayaan pembangunan dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan penyusunan naskah akademik tersebut didasarkan pada penjaringan aspirasi atau meaningful public participation di sembilan provinsi sejak tahun lalu dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, dan kalangan akademisi.

Naskah akademik tersebut rencananya diserahkan Pimpinan MPR RI kepada Pimpinan DPR RI pada 18 November 2026 sebagai bahan penyusunan regulasi obligasi daerah.

Mekeng mengatakan pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan alternatif karena mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

β€œKalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu terealisasi,” ujar dia dalam Diskusi Majelis bertema obligasi daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Mekeng, obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan proyek produktif. Namun, dana yang diperoleh harus digunakan untuk proyek yang menghasilkan pendapatan sehingga mampu membayar bunga dan pokok obligasi.

β€œJadi, obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang,” ujar dia tegas.

Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit dan pelabuhan sebagai proyek yang berpotensi dibiayai melalui obligasi daerah karena memiliki sumber pendapatan. Sebaliknya, instrumen tersebut tidak diperuntukkan bagi pembiayaan operasional rutin pemerintahan maupun infrastruktur yang tidak menghasilkan arus kas.

Mekeng juga menyebut Vietnam telah menerbitkan obligasi daerah hampir 1 miliar dolar AS untuk membiayai pembangunan pengelolaan air dan sampah. Sejumlah negara lain, seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Finlandia, Inggris, Afrika Selatan, dan Senegal, juga telah memanfaatkan instrumen tersebut.

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri serta masukan akademisi, Mekeng menyebut terdapat sembilan provinsi dan 44 kabupaten/kota yang dinilai layak atau berpotensi menerbitkan obligasi daerah.

β€œSekarang yang penting apa? Ada satu daerah saja menerbitkan, pasti nanti daerah yang lain akan mengikuti,” kata dia.

Ia menjelaskan penerbitan obligasi daerah harus melalui persetujuan DPRD, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum memasuki pasar modal dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas terkait.

Selain itu, penggunaan dana obligasi harus diawasi agar sesuai dengan tujuan proyek yang ditetapkan. Kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi juga tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepala daerah.

Mekeng berharap pembentukan undang-undang tersebut mendapat dukungan sehingga pemerintah daerah memiliki akses pembiayaan yang lebih luas melalui investor, seperti perbankan dalam dan luar negeri, dana pensiun, perusahaan asuransi, serta lembaga investasi.

β€œMudah-mudahan undang-undang ini bisa didukung dan negara ini bisa cepat berkembang,” ujar dia.