NADIKABAR.COM — Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, telah secara resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan Fraksi PKB siap memproses pergantian Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan akibat pengunduran diri tersebut.
Proses itu akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi PKB MPR RI menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, demokrasi, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Neng Eem ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang menyebut 'dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden'. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46 yang berbunyi; (ayat 1) 'Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden'. (ayat 2) 'Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR'. dan (ayat 3) 'Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden'.
