"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Neng Eem dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Hal tersebut ia katakan di ruang Fraksi PKB MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Fraksi PKB juga menekankan bahwa proses pergantian Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pergantian figur atau dinamika politik, melainkan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
