Oleh karena itu, Fraksi PKB mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk para penyelenggara negara dan kekuatan politik, untuk menghormati mekanisme konstitusional serta tidak membangun spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.
"Yang harus menjadi pegangan kita adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang. Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tanggung jawab tersebut demi menjaga marwah konstitusi, stabilitas nasional, dan kepentingan bangsa," tegas Neng Eem.
Lebih lanjut, Fraksi PKB MPR RI yang memiliki 67 Anggota juga menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjadikan konstitusi sebagai panglima dalam setiap proses ketatanegaraan demi menjaga demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
