NADIKABAR.COM — Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, telah secara resmi mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyatakan Fraksi PKB siap memproses pergantian Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan akibat pengunduran diri tersebut.
Proses itu akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fraksi PKB MPR RI menegaskan bahwa setiap proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi, dengan menjunjung tinggi prinsip negara hukum, demokrasi, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Neng Eem ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang menyebut 'dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden'. Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46 yang berbunyi; (ayat 1) 'Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden'. (ayat 2) 'Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR'. dan (ayat 3) 'Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden'.
"Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tugas dan kewenangan konstitusional MPR apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kami berpandangan bahwa konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Neng Eem dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Hal tersebut ia katakan di ruang Fraksi PKB MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Fraksi PKB juga menekankan bahwa proses pergantian Wakil Presiden bukan semata-mata persoalan pergantian figur atau dinamika politik, melainkan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.
Oleh karena itu, Fraksi PKB mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk para penyelenggara negara dan kekuatan politik, untuk menghormati mekanisme konstitusional serta tidak membangun spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.
"Yang harus menjadi pegangan kita adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang. Fraksi PKB MPR RI siap menjalankan tanggung jawab tersebut demi menjaga marwah konstitusi, stabilitas nasional, dan kepentingan bangsa," tegas Neng Eem.
Lebih lanjut, Fraksi PKB MPR RI yang memiliki 67 Anggota juga menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjadikan konstitusi sebagai panglima dalam setiap proses ketatanegaraan demi menjaga demokrasi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
