Ia juga mengatakan Kadin diharapkan dapat hadir secara inklusif dengan membantu pengusaha domestik dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas dan isu keberlanjutan.
“Kadin harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, baik akibat perdagangan bebas, digitalisasi, maupun tuntutan keberlanjutan. Mandat Kadin dalam advokasi kebijakan dan pemberdayaan UMKM perlu diperkuat,” katanya.
Lebih lanjut dia memandang pemberdayaan tersebut dapat berupa pendampingan nyata terhadap akses pembiayaan, akses pasar, hingga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UMKM.
Selain itu, dia mengatakan Fraksi PKB DPR RI mendorong partisipasi aktif Kadin dalam memberikan masukan terhadap perumusan APBN maupun APBD yang berdampak langsung pada iklim investasi.
