NADIKABAR.COM — Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan ganjil genap yang sudah berlaku selama 10 tahun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Rani Mauliani mengingatkan jangan sampai ganjil genap langsung mengarah pada relaksasi.
"Menurut saya, kebijakan ganjil-genap memang perlu dievaluasi secara berkala karena sudah berjalan cukup lama. Tetapi evaluasi bukan berarti harus langsung diarahkan pada pelonggaran atau relaksasi aturan," kata Rani saat dihubungi, Senin (28/9/2026).
Rani mendorong agar Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi berbasis data yang objektif. Ia mengingatkan jangan sampai relaksasi ganjil genap justru membuat beban jalan semakin berat.
"Yang paling penting adalah melihat datanya secara objektif: bagaimana dampaknya terhadap volume kendaraan, kecepatan lalu lintas, kemacetan, dan juga emisi. Kalau memang hasil kajian menunjukkan ganjil-genap masih efektif sebagai salah satu instrumen pengendalian lalu lintas, tentu jangan sampai relaksasi justru membuat beban jalan semakin berat," ucap dia.
Rani pun mendorong adanya rekayasa lalu lintas yang lain jika memang ganjil genap hendak dibuat fleksibel atau diubah. Dia mengingatkan jangan sampai alternatif pengendaliannya belum disiapkan.
"Kalaupun ke depan ada perubahan atau fleksibilitas penerapan, saya kira harus dibarengi dengan rekayasa lalu lintas dan inovasi kebijakan lainnya. Jangan sampai satu aturan dilonggarkan, tetapi alternatif pengendaliannya belum siap," ujarnya.
Rani memandang ganjil genap sebagai bagian dari sistem transportasi Jakarta secara keseluruhan, bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Karena itu, kata dia, penguatan transportasi umum, integrasi antarmoda, pengaturan parkir, manajemen lalu lintas, serta penerapan teknologi lalu lintas juga harus berjalan bersamaan.
"Jadi prinsipnya, saya mendukung evaluasi berbasis data. Tetapi kalau mau ada relaksasi, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kemacetan dan kualitas udara tetap terkendali dan masyarakat tetap punya pilihan transportasi yang baik. Jangan sampai kebijakan dibuat lebih fleksibel, tetapi dampaknya justru kembali dirasakan warga dalam bentuk kemacetan," tutur dia.
Dishub DKI Jakarta telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) soal kebijakan ganjil genap (gage). Mereka meminta masukan masyarakat dan evaluasi setelah 10 tahun kebijakan itu dilakukan.
"FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat seperti apa ya, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih," kata Kadishub DKI Budi Awaludin saat ditemui di CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).
Budi mengatakan, dalam FGD itu pihaknya mengupas masalah perekonomian yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup di Jakarta. Nantinya, Dishub DKI memerlukan kajian itu lebih dalam lagi sebagai bahan evaluasi.
"Kajian lebih mendalam lagi terkait ganjil genap, yang nantinya akan berkorelasi terkait masalah perekonomian, terkait juga lingkungan hidup dan juga emisi saat ini, berkorelasi juga terkait jenis kendaraan. Nah, ini banyak hal yang memang harus dikaji lebih mendalam," jelasnya.
Budi menyebut, beberapa masalah perekonomian itu datang dari pelaku usaha. Katanya ada yang mengusulkan aturan ganjil genap lebih fleksibel.
"Misalkan kalau dari apa namanya, para pelaku usaha minta direlaksasi kan, seperti itu," katanya.
Di sisi lain, Budi mendengar pendapat dari pakar bahwa usulan relaksasi dapat berimbas lebih besar untuk kemacetan. Sehingga menurutnya evaluasi mendalam harus dilakukan.
"Nah, tapi juga kalau dari sisi para pakar, ya kalau misalkan ada relaksasi pasti kan akan nambah kemacetan lagi kan. Nah, ini kan menjadi masih kita harus dikaji lebih mendalam," ucapnya.
