NADIKABAR.COM — Destinasi wisata populer di Lombok, Gili Trawangan, sedang tidak baik-baik saja. Kawasan itu tengah dilanda krisis air bersih.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kini mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk turun langsung mendampingi proses perizinan yang menjadi kunci penyelesaian masalah tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan persoalan pasokan air di Gili Trawangan harus segera diselesaikan secara permanen. Menurutnya, kebutuhan air bersih tidak bisa terus-menerus bergantung pada kebijakan diskresi sementara.
"Jadi prinsip dasarnya, semua pihak sekarang ini mencari jalan keluar. Berkaitan dengan bagaimana masalah ketersediaan air di Trawangan ini supaya tidak terulang terus," ujar Muslim usai rapat di Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/9/2026).
Saat ini, Pemprov NTB bersama Forkopimda memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menerapkan diskresi ketiga. Skema tersebut memungkinkan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) bersama PDAM Amerta Dayan Gunung kembali menyalurkan air bersih menggunakan teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) selama enam bulan sambil menunggu proses perizinan dari pemerintah pusat.
Muslim menilai diskresi tidak boleh menjadi solusi yang terus berulang. Sebab, dua diskresi sebelumnya yang masing-masing berlaku selama enam bulan seharusnya sudah cukup untuk menuntaskan proses perizinan.
"Diskresi pertama dan kedua masing-masing berlaku selama enam bulan seharusnya sudah cukup untuk menuntaskan proses perizinan. Nah, kita ingin solusi permanen," kata dia.
