NADIKABAR.COM — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis, mengimbau masyarakat Indonesia di Prancis untuk semakin meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi gangguan keamanan di tengah demonstrasi besar di negara tersebut.
Seperti disampaikan Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Heni Hamidah, KBRI Paris terus memantau intensif perkembangan situasi keamanan di wilayah kerjanya, khususnya menyusul gelombang demonstrasi besar di Paris pada 17 Oktober.
“KBRI Paris telah menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI di wilayah kerja agar senantiasa berhati-hati dan mencermati perkembangan situasi keamanan,” kata Heni melalui pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Minggu.
Berdasarkan catatan KBRI Paris, dipastikan tidak terdapat WNI yang terlibat dalam demonstrasi, kata dia.
Akan tetapi, demonstrasi berdampak besar pada aktivitas sehari-hari, seperti perubahan jadwal sekolah, operasional transportasi umum, serta kemacetan lalu lintas.
Memerhatikan hal tersebut, KBRI Paris mengimbau agar masyarakat Indonesia di sana terus memantau informasi resmi dari otoritas setempat dan menghindari kerumunan demonstrasi.
Para WNI di Prancis juga diimbau dapat menyesuaikan rencana perjalanan apabila menghadapi penutupan jalan atau pengalihan rute, kata Heni.
Ia pun memastikan KBRI Paris akan terus memantau perkembangan situasi keamanan setelah demonstrasi serta menjaga komunikasi dengan seluruh WNI di sana.
Dalam kondisi darurat, WNI di wilayah akreditasi KBRI Paris dapat menghubungi KBRI melalui hotline +33-6-2112-2109, demikian Direktur Pelindungan WNI Kemlu.
Aksi protes besar-besaran dilakukan siswa SMA di berbagai kota di Prancis sejak pertengahan September lalu. Mereka menuntut tambahan dana pendidikan serta perbaikan kondisi belajar, jumlah staf pengajar, dan mekanisme seleksi masuk universitas.
Para siswa melakukan blokade ke berbagai sekolah dan universitas dalam aksinya. Dalam beberapa kasus, unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan.
Merespons tuntutan siswa, Menteri Pendidikan Edouard Geffray mengungkapkan pihaknya sedang meninjau proses penerimaan universitas melalui Parcoursup, platform pendaftaran pendidikan tinggi Prancis yang menjadi sasaran protes.
Geffray juga mengatakan bahwa pemerintah telah menempatkan dua pertiga dari 3.000 guru pengganti yang dijanjikan ke berbagai sekolah.
Sementara itu per Kamis (15/10), 1.260 orang telah ditangkap di wilayah metropolitan Paris sejak dimulainya aksi protes pelajar, dengan 86 persen di antaranya merupakan anak di bawah umur.
