"Ini bukan pekerjaan yang dibayar, tetapi partisipasinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat," kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan Kemensos menjalankan tiga mandat konstitusional istimewa dari Presiden RI Prabowo Subianto. Yaitu, menghadirkan data yang akurat, bantuan sosial tepat sasaran, dan program Sekolah Rakyat. Tiga mandat ini saling berkaitan.
Data yang akurat menjadi dasar untuk menentukan keluarga yang membutuhkan bantuan serta bentuk intervensi yang sesuai. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terlibat aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik RI (BPS).
"Jadi bupati, gubernur, wali kota, kementerian, semuanya memiliki tugas. Berikan data yang benar agar dapat diolah oleh BPS menjadi data yang akurat dan mutakhir," tegas Gus Ipul.
Pemutakhiran dapat dilakukan melalui jalur formal, mulai dari RT-RW, desa atau kelurahan, dinas sosial (dinsos) kabupaten/kota, hingga pemerintah daerah melalui sistem yang telah disiapkan. Operator Data Desa membantu memasukkan data terbaru melalui SIKS-NG untuk diteruskan dalam proses pemutakhiran DTSEN.
Selain jalur formal, masyarakat dapat berpartisipasi melalui mekanisme usul-sanggah pada aplikasi Cek Bansos maupun saluran Command Center 171. Pengecekan langsung bersama dinas sosial dan pendamping juga dilakukan untuk memastikan kondisi keluarga yang bersangkutan.
"Dengan begitu, masyarakat bisa ikut membantu ketika menemukan keluarga yang membutuhkan intervensi," ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menyampaikan, pemutakhiran data telah membuka akses bantuan bagi lebih dari 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum menerima bantuan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan data untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum memperoleh perlindungan sosial.
