Sugiat menilai tudingan bahwa pemerintah gagal total menangani karhutla adalah klaim yang mengabaikan kerja keras di lapangan. Ia menyebut pemerintah telah mengerahkan ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum tegas terhadap korporasi perusak lingkungan.
Laporan CELIOS juga menyoroti beban bunga utang mencapai Rp599,4 triliun yang diklaim melampaui belanja kesehatan sebesar Rp247,3 triliun.
Sugiat menjelaskan bahwa membandingkan beban bunga utang secara sempit dengan anggaran kesehatan adalah cara pandang yang gagal paham terhadap struktur pembiayaan makroekonomi jangka panjang demi pembangunan infrastruktur strategis.
"Pemenuhan gizi anak sekolah adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tidak mungkin kita mencetak generasi cerdas dan berdaya saing global jika anak-anak bangsa masih mengalami masalah gizi dan kesehatan di usia pertumbuhan," ungkapnya.
Sugiat menilai kritik CELIOS terhadap kunjungan luar negeri Presiden tidak bermanfaat. Menurutnya, diplomasi tingkat tinggi adalah kunci utama untuk membuka pintu investasi global dan mengamankan pasokan strategis bagi kepentingan rakyat Indonesia.
"Sangat disayangkan jika dinamika penyesuaian kebijakan ekonomi transisi ini digiring oleh pihak tertentu seolah-olah membuat seluruh rakyat stres, padahal mayoritas masyarakat tetap optimistis menatap masa depan. Pemerintah sangat memahami beban hidup masyarakat, dan justru karena itulah berbagai program perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, serta penciptaan lapangan kerja terus digenjot setiap hari," ucapnya.
Menurut Sugiat, mempersoalkan penempatan figur militer di lingkaran istana secara berlebihan justru mengabaikan hak prerogatif Presiden dalam membangun sistem manajemen kabinet yang cepat, disiplin, dan responsif terhadap dinamika krisis.
"Survei CELIOS yang dirancang secara artifisial oleh kelompok tertentu tidak bisa menghapus fakta dari kerja nyata yang dirasakan masyarakat di akar rumput. Bagaimana mungkin kinerja dua tahun pemerintah diadili oleh Kabinet Bayangan, sementara program-program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di sekolah," ucapnya.
Sugiat turut menanggapi kritikan CELIOS terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ketika laporan CELIOS terang-terangan menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan, pertanyaannya sederhana untuk rakyat: Apakah mereka tega melihat anak-anak kita kembali ke sekolah dengan perut lapar tanpa gizi yang layak?," pungkasnya.
Di akhir, Sugiat menyebut ketegasan dan kedisiplinan kepemimpinan Presiden Prabowo kerap dicap miring sebagai militeristik, padahal kecepatan gerak dan ketegasan itu justru yang dibutuhkan rakyat saat negara menghadapi krisis pangan dan bencana.
