NADIKABAR.COM — Partai Gerindra mengkritik rapor dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Gerindra menilai rapor tersebut berisi tuduhan yang tidak disertai bukti.
"Menuding pemerintah membatasi kebebasan sipil justru mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka, di mana kritik konstruktif diterima. Penegakan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggar hukum. Jika memang pemerintahan ini otoriter, tidak mungkin rilis CELIOS ini bisa beredar dalam wacana publik kita," ujar Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).
Sugiat menilai penggunaan hasil survei dan rapor yang disusun 'Kabinet Bayangan' sebagai tolok ukur utama justru mengalihkan perhatian dari kerja keras pemerintah yang setiap hari turun langsung untuk menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.
"Presiden Prabowo tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat," sebutnya.
Menurut Sugiat, kritik terhadap gaya komunikasi dan ketegasan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa sebagian pihak belum terbiasa dengan pemimpin yang berbicara dan bertindak apa adanya demi kepentingan negara.
Ketulusan Prabowo dapat dilihat dari keberaniannya mengambil risiko politik yang besar untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Menyebut 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah klaim berlebihan yang mendramatisasi proses transisi ekonomi demi menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan ekonomi yang ditempuh pemerintah semata-mata dilakukan untuk menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara," tegasnya.
Sugiat menilai penggunaan dinamika perubahan atau pergeseran posisi menteri sebagai alat untuk mendiskreditkan Presiden merupakan bentuk pengabaian terhadap hak prerogatif kepala negara dalam memastikan pemerintahan berjalan efektif.
"Evaluasi dan penataan ulang pejabat yang dilakukan Presiden Prabowo murni didasarkan pada kebutuhan untuk mempercepat target pembangunan nasional, bukan karena tekanan pihak luar," ungkapnya.
Sugiat juga menyoroti kritik terhadap kebijakan pertahanan Presiden Prabowo.
"Mencap kebijakan pertahanan dan pelibatan strategis Presiden Prabowo sebagai langkah yang keliru justru menunjukkan ketidakpahaman para pengamat atas pentingnya membangun postur pertahanan yang disegani di kawasan. Di bawah visi besar Presiden Prabowo, sektor pertahanan dan kemandirian alutsista diletakkan sebagai fondasi utama agar bangsa Indonesia tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing mana pun," imbuhnya.
