NADIKABAR.COM — Mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengkritik langkah Wapres Gibran Rakabuming Raka yang berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keabsahan dokumen ijazah dari tingkat SD sampai S-1. Denny menilai langkah Gibran tersebut keliru dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.

Denny merupakan salah satu penggugat persyaratan pencapresan Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK). Denny mulanya menyampaikan bahwa putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti kesetaraan ijazah SMA Gibran bersifat final.

"Putusan MK itu final and binding, putusan Mahkamah Agung itu inkracht, berkekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Karena itu, pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo dan menyatakan akan fight melalui PTUN serta PK, itu adalah sikap yang sangat kita sayangkan," kata Denny dalam jumpa pers virtual yang ditayangkan melalui YouTube miliknya, Selasa (10/11/2026).

Denny menilai Gibran telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Menurutnya, Gibran seharusnya menghormati putusan MK dan MA yang berkaitan dengan ijazahnya.

"Bayangkan seorang Wakil Presiden, RI-2 membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah. Saya pernah mengatakan, jika tidak menghormati putusan MK dan MA, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi, constitutional disobedience," ujar Denny.

"Jadi, apa yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata konstitusi dan etika bernegara. Seharusnya begitu ada putusan MK yang sudah final and binding, serta putusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dan mengikat, maka yang dilakukan oleh Saudara Gibran adalah hormat, tunduk, patuh, dan kemudian menyatakan diri berhenti," tegasnya.

Denny menilai langkah Gibran yang berencana membawa urusan ijazahnya ke PTUN merupakan bentuk perlawanan yang keliru.

"Apalagi sikap untuk kemudian melakukan fight, fight itu artinya melawan, itu adalah sikap yang sama sekali keliru. Di PTUN, hari ini kita sudah mendapatkan salinan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Surat keterangannya dinyatakan batal, kemudian kementerian juga diminta untuk mencabutnya," ucap Denny.