Denny menegaskan jika Gibran menempuh jalur PTUN, pihak penggugat siap menghadapi langkah tersebut. Denny sendiri merupakan kuasa hukum dari Mercy Sihombing yang mengajukan gugatan terkait dokumen ijazah Gibran di PTUN.
"Kami akan mempertimbangkan langkah kami selanjutnya. Jika memang diperlukan, terpaksa kami hadir di persidangan untuk mempertahankan kehormatan MK dan MA yang coba direndahkan lewat persidangan di PTUN," tuturnya.
Selain itu, Denny juga berencana berkoordinasi dengan pemohon gugatan ijazah Gibran di MA. Dia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera mencabut Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran.
"Kami nanti akan berkoordinasi dengan salah satu pemohon juga, Bapak Subhan Pala sebagai penggugat, untuk segera menindaklanjuti dengan berkirim surat ke Kemendikdasmen untuk meminta pencabutan segera dilakukan. Jika tidak, sebenarnya ada konsekuensinya," ucap Denny.
Lebih lanjut, Denny mempertanyakan rencana Gibran yang hendak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Menurutnya, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan PK karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.
"Saudara Gibran tidak punya legal standing karena bukan pihak dalam perkara itu. Ingat, penggugatnya adalah Pak Subhan Pala dan tergugatnya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga Saudara Gibran tidak bisa melakukan PK. Saya memahami dari pernyataan Pak Menko (Yusril Ihza Mahendra) kementerian akan mencabut objek gugatan surat keterangan tersebut, kita tunggu ini," jelasnya.
Denny juga memaparkan bahwa pihak Kemendikdasmen sendiri tidak memiliki dasar untuk mengajukan PK.
"Ada putusan MK terkait pengujian undang-undang yang pada dasarnya menegaskan bahwa PK tidak bisa dilakukan atas putusan PTUN oleh Badan Tata Usaha Negara. Kementerian adalah Badan Tata Usaha Negara. Berdasarkan putusan MK, maka dengan tegas dan jelas Kementerian Pendidikan tidak bisa melakukan peninjauan kembali," terangnya.
