Di akhir keterangannya, Denny menyinggung pemahaman hukum Gibran sebagai Wapres. Menurut Denny, seorang pejabat publik di tingkat wakil kepala negara seharunya memahami kaidah hukum dan konstitusi.
"Hal-hal semacam ini semestinya dipahami oleh seorang Wakil Presiden jika dia mengerti hukum dan konstitusi. Mengapa kemudian menggunakan kata-kata fight atau melawan lewat PTUN dan hendak mengajukan PK? Ini semakin mengonfirmasi bahwa Saudara Gibran tidak layak menjadi Wakil Presiden, tidak punya pemahaman serta kapasitas yang diperlukan untuk mengetahui bahwa langkah ke PTUN adalah langkah yang salah, dan membawanya ke MA melalui PK adalah keliru," pungkasnya.
Gibran sebelumnya membuka suara mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Gibran menegaskan dirinya tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Gibran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah ia anggap seperti sosok orang tua sendiri yang memberikan arahan serta masukan.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ungkapnya.
Gibran menyatakan bakal terus berjuang di jalur hukum melalui PTUN. Ia juga akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen mengenai wacana pengajuan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S-1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA. Itu saja," kata Gibran.
