NADIKABAR.COM — Gelanggang Muda Indonesia (GMI) siap mengawal program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi harus menjadi prioritas. Penegakan hukum harus independen, transparan, dan tidak tebang pilih. Pengawasan terhadap anggaran negara, pengadaan barang dan jasa serta perizinan juga harus diperkuat," kata Sekretaris Jenderal PP KMHDI I Nengah Candra Irawan dalam keterangan di Jakarta, Rabu terkait refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
GMI merupakan forum sekretaris jenderal pelajar-mahasiswa nasional yang terdiri atas Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMABUDHI).
Kemudian, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (SEPMI), dan Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal LMND Julfikar Hasan menyatakan pendidikan gratis harus diwujudkan sebagai hak seluruh rakyat, bukan sekadar janji politik.
"Alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 yang direncanakan sebesar Rp820,9 triliun harus benar-benar diarahkan untuk menjamin akses pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen serta memperbaiki kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan. Pendidikan gratis tidak boleh berhenti sebagai janji politik, tetapi harus diwujudkan sebagai hak seluruh rakyat," ucapnya.
Menurut Julfikar, pemerintah harus memastikan anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan tepat sasaran, termasuk untuk memperluas akses pendidikan hingga perguruan tinggi negeri serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas, ilmiah, dan demokratis.
Selain pendidikan, GMI menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai perlu diawasi secara ketat agar pelaksanaannya mengutamakan pemenuhan gizi penerima manfaat, keamanan pangan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas.
GMI mendorong pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pengadaan bahan pangan, kualitas makanan, dan pelaksanaan program di lapangan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mencegah pemborosan, penyimpangan anggaran serta konflik kepentingan.
GMI turut mendorong pelibatan petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG sesuai standar kualitas dan ketentuan pengadaan. Dengan demikian, program tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat.
Dalam persoalan agraria dan lingkungan, GMI mendorong percepatan reforma agraria, penyelesaian konflik pertanahan, perlindungan masyarakat adat serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemerintah juga diminta memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengawasi pemegang izin serta menindak pelanggaran lingkungan sesuai ketentuan hukum.
Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026, GMI juga menyerukan pelajar dan mahasiswa untuk memperkuat persatuan lintas organisasi, membangun tradisi intelektual, mengawal demokrasi, melawan korupsi, dan memperjuangkan keadilan sosial.
GMI menegaskan persatuan pemuda bukan berarti menyeragamkan pandangan atau membungkam kritik. Sebaliknya, persatuan harus menjadi kekuatan bersama untuk mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
