NADIKABAR.COM — Hari ini 20 Oktober 2026 Partai Golkar memasuki usia ke-62 tahun. Ini bukan sekadar penanda umur sebuah partai, melainkan ujian bagi sebuah kekuatan politik yang sejak awal lahir dari gagasan besar: politik harus menjadi alat pengabdian, kerja, dan pembangunan bangsa.
Dalam usia yang matang, Golkar sebagai partai yang bertumpu pada 'karya kekaryaan' tidak cukup hanya bangga karena mampu bertahan melewati berbagai zaman. Bertahan adalah satu hal. Tetap relevan, berprinsip, dan berguna bagi republik adalah hal yang jauh lebih berat.
Indonesia hari ini menghadapi ancaman yang tidak selalu datang dalam bentuk konflik terbuka. Ancaman itu hadir dalam politik yang terlalu transaksional, demokrasi yang terlalu mahal, pragmatisme yang terlalu murah, serta polarisasi yang terlalu mudah dipelihara. Ketika ongkos politik membengkak, idealisme menyusut. Ketika jabatan dipandang sebagai investasi, kebijakan mudah berubah menjadi tagihan. Ketika partai kehilangan gagasan, demokrasi berubah menjadi pasar: suara diperjualbelikan, loyalitas dilelang, dan kekuasaan dibagi sebelum rakyat benar-benar merasakan hasilnya.
Di tengah kondisi demikian, Golkar harus kembali menegaskan wataknya sebagai partai tengah. Tetapi partai tengah tidak berarti partai yang selalu berada di tengah demi aman. Partai tengah harus menjadi kekuatan yang berani berdiri di tengah untuk menjaga keseimbangan bangsa-bukan menjadi penonton ketika kepentingan ekstrem mencoba menarik republik ke kiri atau ke kanan.
Golkar harus menjadi penjaga akal sehat kebangsaan.
Jalan tengah yang dimaksud bukan kompromi tanpa batas. Jalan tengah adalah keberanian menolak politik identitas yang menjadikan agama, suku, dan sentimen sosial sebagai bahan bakar kekuasaan. Jalan tengah adalah keberanian melawan populisme yang menjual kemarahan rakyat tanpa menawarkan jalan keluar. Jalan tengah juga berarti menolak oligarki yang memakai demokrasi sebagai pintu masuk, lalu menutup rapat akses rakyat setelah kekuasaan diraih.
Di sinilah posisi Golkar menjadi penting. Partai besar tidak boleh hanya menjadi mesin pemenangan dalam pemilu. Partai besar harus menjadi sekolah kenegaraan. Ia harus melahirkan kader yang memahami bahwa negara tidak boleh dikelola dengan emosi sesaat, tekanan media sosial, atau kepentingan kelompok yang paling kuat berteriak.
