Politik kebangsaan menuntut keberanian melihat Indonesia sebagai satu rumah besar. Rumah itu tidak hanya dihuni oleh mereka yang menang dalam pemilu, tetapi juga oleh mereka yang kalah; tidak hanya oleh kelompok mayoritas, tetapi juga minoritas; tidak hanya oleh mereka yang tinggal di pusat kekuasaan, tetapi juga oleh masyarakat di perbatasan, desa, pulau terluar, dan wilayah yang selama ini merasa jauh dari negara.
Karena itu, kekaryaan tidak boleh direduksi menjadi slogan. Kekaryaan harus diterjemahkan dalam kebijakan yang nyata: memperkuat kedaulatan pangan, membuka lapangan kerja, membangun industri nasional, menjaga sumber daya alam agar tidak sekadar menguntungkan segelintir orang, serta memastikan pendidikan dan kesehatan tidak menjadi kemewahan bagi rakyat kecil.
Golkar harus berani berkata bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan akan melahirkan kecemburuan sosial. Stabilitas politik tanpa keadilan akan menumpuk kemarahan. Pembangunan tanpa perlindungan terhadap rakyat hanya akan menghasilkan gedung-gedung tinggi di tengah rasa putus asa yang semakin dalam.
Pada saat yang sama, Golkar tidak boleh alergi terhadap kritik. Kedekatan dengan pemerintahan tidak boleh membuat partai kehilangan daya koreksi. Justru partai yang berada dalam lingkar kekuasaan memikul tanggung jawab lebih besar untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa rem.
Loyalitas kepada pemerintahan harus berada di bawah loyalitas kepada negara. Loyalitas kepada koalisi harus berada di bawah loyalitas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab pemerintahan datang dan pergi, koalisi berubah, jabatan berakhir; tetapi republik harus tetap berdiri.
Demokrasi juga tidak boleh hanya dibaca sebagai prosedur elektoral. Demokrasi harus hidup dalam penghormatan terhadap hukum, keterbukaan kekuasaan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta keberanian parlemen menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa itu, demokrasi akan tetap memiliki pemilu, tetapi kehilangan jiwa.
